Jakarta, CNNIndonesia —
Advokat ahli perpajakanNurhidayat, mengajukan pengujian Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan itu dilayangkan di tengah polemik kekayaan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil II Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael adalah ayah dari Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus dugaan penganiayaan berat.
Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan Pajak berbunyi: Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak online sudah didaftarkan, dan pendaftaran offline (hardcopy) akan didaftarkan besok, Selasa, 28 Februari 2023, pukul 13.00 WIB di MK,” kata Viktor Santoso Tandiasa, Nurhidayat. pengacara, kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/2).
Viktor ingin Pengadilan Pajak lepas dari cengkeraman Kementerian Keuangan.
Oleh karena itu, dalam permohonannya ia meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa “Departemen Keuangan” bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak berarti “Mahkamah Agung”.
“Sampai dengan ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung,” kata Viktor.
Menurutnya, pengalihan kewenangan Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung merupakan bentuk pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Viktor menjelaskan Pasal 5 ayat 2 UU 14/2002 mengatur kewenangan Kementerian Keuangan di Pengadilan Pajak. Salah satunya tentang tata cara pengangkatan hakim ad hoc di Pengadilan Pajak yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan.
“Padahal jika kita melihat pembentukan UU Pengadilan Pajak (UU 14/2002) pada tahun 2002, pada saat itu para pembuat undang-undang (Presiden dan DPR) menginginkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dialihkan ke MA di tingkat Mahkamah Agung. terbaru. lima tahun setelah Undang-Undang tersebut diterbitkan. 14/2002 diundangkan,” kata Viktor.
“Bahkan ada fraksi yang menginginkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, dan ada yang hanya menginginkan satu tahun saja,” pungkasnya.
(ryn/isn)
[Gambas:Video CNN]