Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) Sri Mulyani setuju untuk menembak Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Kementerian Keuangan tidak berwenang memiskinkan mantan pegawai pajak tersebut.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menegaskan, bidang Kementerian Keuangan hanya sebatas sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran seperti pemecatan.
“UU ASN tidak mengontrol (orang miskin), kita bekerja dengan hukum, kita tidak bisa menggunakan hukum China. Kita tunggu. Ini masih diproses di KPK dan lainnya, kita tunggu saja,” ujarnya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Irjen Awan Nurmawan Nuh sebelumnya membenarkan bahwa pemberhentian Rafael dari statusnya sebagai ASN telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Awan mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigatif terhadap asal usul kekayaan Rafael dan hasilnya membuktikan adanya pelanggaran berat.
Dia merinci ada tiga temuan utama dari pencarian timnya terkait aset Rafael yang tidak dilaporkan. Pertama, ada sewa bisnis yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam aset.
Kedua, Rafael tidak sepenuhnya melaporkan aset berupa uang tunai dan bangunan. Ketiga, sebagian aset atas nama pihak bersama, yaitu orang tua, kakak, adik, dan sahabat Rafael.
Selain itu, tim investigasi penipuan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menemukan empat pelanggaran lagi. Pertama, Rafael tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, tingkah laku, perkataan dan tindakan kepada semua orang baik di dalam maupun di luar kantor dinas, dengan tidak melaporkan LHKPN dengan benar, tidak patuh melapor dan membayar pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan kekeluargaan. tidak mengikuti prinsip kesusilaan dan kepatutan sebagai ASN.
Kedua, Rafael tidak melaporkan harta kekayaannya kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya.
Keempat, ada informasi lain yang menunjukkan bahwa ada upaya Rafael untuk menyembunyikan aset dan sumber pendapatannya.
“Berdasarkan hasil atau temuan bukti hasil pemeriksaan, Kapolri atau Irjen Pol merekomendasikan agar RAT dibubarkan. Usulan sudah disampaikan dan Pak Menteri (Sri Mulyani) sudah menyetujui. Selanjutnya Prosesnya akan diselesaikan oleh Sekretaris Utama,” kata Awan dalam konferensi pers, hari ini.
Sekretaris Utama Kementerian Keuangan Heru Pambudi menambahkan, Rafael tidak akan menerima pensiun setelah dipecat dari ASn.
Heru menegaskan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap Rafael merupakan rekomendasi pemecatan. Proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian, dimana Rafael Alun telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan administrasi.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) itu pelanggaran dan masuk kategori pelanggaran disiplin berat. Akibatnya dipecat dan tidak bisa (uang) pensiun,” kata Heru.
“Sudah ada surat dari Pak Suryo (Direktur Jenderal Pajak) dan secepatnya kami finalkan, yang mana proses pemberhentiannya sebagai PNS. Dasar yang digunakan PP Nomor 94 Tahun 2021,” imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)