liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Respons Menkes soal RUU Kesehatan, Sentil Ribut-ribut Wewenang Izin Praktik


Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sering menerima draf terkait RUU Kesehatan, namun hingga kini belum diketahui draf mana yang disetujui. Pasalnya, isi draf yang diterima seringkali berbeda.

Pihaknya memastikan mendukung RUU Omnibus Law Kesehatan selama bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Di antara yang paling disorot oleh Menkes adalah minimnya jumlah dokter dan dokter spesialis.

Masalahnya, saat ini Menkes merasa pemerintah tidak fleksibel kewenangannya untuk menemui dokter dan dokter spesialis. Apalagi izin praktik dokter kerap dikaitkan dengan konflik internal bagi tenaga kesehatan.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Pemerintah punya hak untuk mengelola, jadi pemerintah harus bisa mengelola. Sekarang kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita sekarang kekurangan dokter, apakah kita bisa mengendalikannya? Tidak. Tidak. Tidak. Kita bisa.” Apakah ini benar-benar mengatur distribusi dokter?” kata Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/2023).

“Kalau misalnya banyak orang, soal kompetensi atau antara mengeluarkan izin praktik, apakah bisa kita urus? Tidak sama sekali. Jadi saya bingung kalau misalnya ada asosiasi radiologi lalu ribut, kita tertib, jadi kami tidak punya kewenangan,” lanjut Menkes.

Polemik minimnya tenaga kesehatan juga terlihat pada fasilitas RSUD. Jumlah dokter spesialis di rumah sakit minimal harus tujuh orang. Faktanya, tidak semua rumah sakit memenuhi persyaratan ini.

Menkes sebagai orang yang berlatar belakang profesi non-kedokteran memastikan tidak ada kepentingan pribadi. Ia mengatakan, hanya ingin melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan selama masa baktinya yang tinggal kurang dari dua tahun.

“Jadi menurut saya harusnya di pemerintah, kita tidak mau mengontrol, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol kemudian ini terjadi, kita tidak bisa mengontrol distribusi, produksi dokter, kita tidak bisa mengontrol. berapa banyak. harus ahli, kompetensi seperti apa yang harus dimiliki? , kita akan kesulitan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memadai di masyarakat.”

“Jadi menurut saya setiap kali ada tanggung jawab dari kita, ya kita harus punya kemampuan untuk merespon. Jadi tolong, saya juga bukan dari dunia medis, tidak penting, itu akan siap dalam satu tahun, 10 bulan, jadi ini pasti akan diwariskan ke generasi mendatang.” aku. Saya hanya ingin memastikan siapapun yang menggantikan saya nantinya, benar-benar dapat menjalankan amanahnya, memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Simak video “Tak Lagi Hadapi Pandemi, Ini 5 Program Prioritas Menkes Budi”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/kn)