liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Mahfud MD menyebut semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc.

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Tim Penyelesaian Non-Yudisial atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (tim PPAM) tidak menafikan penyelesaian hak asasi manusia melalui jalur peradilan.

Mahfud mengatakan, semua pelanggaran HAM berat dapat diproses melalui jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc. Dengan catatan, persidangan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

“Tim ini tidak menghilangkan proses peradilan karena dalam UU pelanggaran HAM berat dulu sebelum tahun 2000, pengadilan HAM ad hoc diselesaikan dengan persetujuan DPR,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu ( 11/11). ).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Mahfud menjelaskan, pelanggaran HAM berat tidak memiliki batas waktu, sehingga bisa diproses kapan saja. Hal ini mengacu pada Pasal 46 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

“Pelanggaran HAM berat sedang diproses di pengadilan tanpa batas waktu, jadi kami akan terus bekerja. Komnas HAM dan DPR sedang mencari cara untuk melakukannya,” katanya.

Mahfud mengatakan, hingga saat ini sudah ada empat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang tahun 2000 yang diproses melalui proses peradilan. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membebaskan semua terdakwa.

“Setelah tahun 2000 melalui pengadilan HAM biasa. Kami telah mengadili pelanggaran HAM berat normal yang terjadi setelah tahun 2000 dan semuanya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Semua tersangka dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk menyatakan pelanggaran HAM berat. pelanggaran,” katanya.

“Bahwa kejahatannya iya, tapi bukan pelanggaran HAM yang berat karena beda. Kejahatannya sudah diproses secara hukum. Tapi tidak cukup bukti pelanggaran HAM yang berat,” imbuhnya.

(yla/DAL)

[Gambas:Video CNN]