Jakarta, CNN Indonesia —
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan hasil analisis kekayaan ganjil Kepala Kantor Pabean Makassar Andi Pramono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya, kami telah mengirim HA [hasil analisis] kepada KPK sejak awal tahun 2022 bagi pihak-pihak yang berkepentingan [Andhi Pramono],” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Ivan menduga pola Andhi mirip dengan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil II Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, yakni menggunakan nominee dalam bertransaksi.
“Ya, saya kira begitu,” katanya.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK pada 16 Februari 2022, Andhi tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 13.753.365.726.
Andhi memiliki 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Salatiga, Karimun, Batam, Bekasi, Jakarta Pusat, Bogor, Banyuasin, dan Cianjur dengan nilai perkiraan sebesar Rp 6.989.727.200.
Andhi juga dilaporkan memiliki empat sepeda motor dan sembilan mobil senilai Rp 1.846.800.000.
Kendaraan tersebut antara lain Fiat Sedan (antik/antik) tahun 1974, Piagio Vespa (antik/antik) tahun 1962 hingga Austin Sedan (antik/antik) tahun 1963.
Mantan Kepala Bea dan Cukai di Kantor Pabean Jakarta juga termasuk kepemilikan barang bergerak lainnya senilai Rp 706.500.000, dokumen senilai Rp 2.995.829.885 dan kas dan setara kas Rp 1.214.508.641.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Deputi KPK Bidang Pencegahan dan Pengawasan Penghargaan Nainggolan dan Plt. Juru Bicara Ipi Maryati Kuding membenarkan laporan PPATK tersebut, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
Andhi saat ini tengah diperiksa Kementerian Keuangan terkait kepemilikan super aset senilai Rp 13,7 miliar. Nama Andhi viral di media sosial karena memajang sebuah rumah mewah yang diklaim miliknya di kawasan Cibubur.
“Ya, dia dipanggil ke pusat untuk memberikan penjelasan,” kata Kepala Bea dan Cukai Sulbagsel Nugroho.
Aset pejabat Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik setelah KPK membebaskan Rafael Alun Trisambodo dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Bahkan, KPK menaikkan status penyidikan Rafael ke tingkat penyidikan. Dalam proses ini, KPK akan mengumpulkan bukti permulaan dugaan korupsi.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
“Tadi pagi saya sudah mendapat laporan, yang terakhir ada pergerakan mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud.
(ryn/fra)
[Gambas:Video CNN]