Aliansi BEM se-UI menilai masih ada sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP yang telah disetujui DPR dalam rapat bersama pemerintah kemarin.


Jakarta, CNNIndonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP).

Menurut mereka, masih ada beberapa pasal bermasalah dalam RKUHP yang telah disetujui DPR.

“Memanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk segera menunda pengesahan RKUHP agar RKUHP tidak lagi menjadi masalah,” ujar BEM UI dalam keterangan pers yang dikumpulkan, Jumat (25/11).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

BEM se-UI menyebut draf RKUHP 9 November 2022 masih memuat pasal-pasal bermasalah. Mereka mencontohkan Pasal 256, Pasal 218, Pasal 220, serta Pasal 349 dan Pasal 350 RKUHP. Berbagai pasal dianggap ‘kolonial’ dalam hukum pidana Indonesia.

Pasal 256 RKUHP, misalnya, memuat ancaman penjara atau denda bagi penyelenggara pawai, pertemuan, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan kekacauan atau kerusuhan.

Pasal ini diduga mengisyaratkan bahwa masyarakat memerlukan izin untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka agar terhindar dari ancaman kejahatan.

“Padahal ketentuan yang ada saat ini hanya mensyaratkan pemberitahuan dan pengenaan sanksi administratif berupa likuidasi jika ketentuan ini tidak dipenuhi. Selain itu, Pasal 256 RKUHP juga memuat unsur karet yang merupakan ‘kepentingan umum’ yang tidak dijelaskan secara lengkap. di mana ini terungkap. disalahgunakan untuk membelenggu kebebasan berpendapat dan berekspresi di masyarakat,” kata mereka.

Selain itu, BEM se-UI menyoroti Pasal 218 hingga Pasal 220 RKUHP yang berisi ancaman penjara atau denda bagi orang yang menyerang kehormatan atau martabat presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 218 sampai dengan 220 RKUHP dinilai bermasalah karena bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum.

“Padahal pasal-pasal yang menyerang martabat seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat adat, bukan untuk melindungi jabatan tertentu seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden,” ujar BEM UI.

Kemudian, BEM se-UI juga mengecam Pasal 349 dan Pasal 350 RKUHP yang berisi ancaman penjara atau denda bagi orang di muka umum yang menghina otoritas publik atau lembaga negara, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui sarana teknologi informasi.

Pasal 349 dan 350 RKUHP berpotensi menciptakan pemerintahan anthritis. Pasalnya, kedua pasal tersebut mengancam kebebasan berpendapat dan berbicara rakyat.

“Padahal, kekuasaan publik atau lembaga negara harus menjadi subyek yang bisa dikritik publik,” kata mereka.

BEM se-UI juga meminta pemerintah dan DPR menampung berbagai masukan dari masyarakat sipil terkait pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

Mereka juga merujuk pada penolakan massal terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut oleh berbagai elemen masyarakat.

“Namun, pemerintah seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap suara-suara penolakan. Pemerintah dengan tergesa-gesa menyetujui RKUHP tanpa menampung masukan yang terus diberikan masyarakat,” kata mereka.

RKUHP tersebut dikabarkan telah disetujui pada rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Komisi III DPR. Selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dari sembilan fraksi di Komisi III DPR, hanya fraksi UKM yang memberikan catatan atas RKUHP. Mereka menganggap RUU itu menutup kebebasan berdemokrasi. Sementara delapan fraksi lainnya setuju tanpa syarat.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]