Jakarta, CNNIndonesia —
Tentara Pembebasan Nasional Papua Organisasi West Papua Free (TPNPB-OPM) membantah meminta senjata dan uang untuk membebaskan pilot Air Susi, Philip Mehrtensyang telah disandera sejak 7 Februari.
Beberapa waktu lalu, media Indonesia ramai memberitakan bahwa kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya itu meminta senjata dan uang.
“Tidak. Kami tidak pernah meminta uang dan senjata sebagai imbalan pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens,” kata juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, seperti dikutip Asia Pacific Report, pekan lalu.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Dia kemudian berkata, “Itu hanya propaganda dari militer Indonesia. Ini masalah politik. Pilot Selandia Baru adalah jaminan untuk negosiasi politik.”
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, polisi tidak akan memenuhi keinginan menukar senjata dan uang untuk membebaskan Mehrtens.
[Gambas:Video CNN]
“Itu permintaan mereka di awal. Tapi, tentu saja kami tidak menjawab. Kami tidak akan memberikan senjata yang bisa digunakan untuk menembak aparat dan warga sipil,” katanya.
Mehrtens menjadi sorotan setelah disandera oleh OPM. Selama ini Indonesia sudah mengetahui koordinat pilot Susi Air.
Dewan Gereja Papua menyatakan bahwa penyanderaan Mehrtens mengguncang psikologi istri dan keluarganya.
Mereka kemudian meminta pilot segera dibebaskan. Dengan mengambil tindakan ini, OPM dapat memperoleh simpati dari masyarakat internasional dan warga negara Indonesia.
“Perlu ada mediator atau negosiator netral yang dipercaya kedua belah pihak, TPNPB, masyarakat, dan pemerintah untuk melepas rintisan itu,” kata anggota Dewan Gereja Papua Pendeta Socratez Sofyan seperti dikutip Evening Report.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru sejauh ini belum menerima perkembangan terbaru terkait operasi pembebasan Mehrtens.
Namun, mereka bersikeras bahwa kondisi pilot adalah prioritas pemerintah.
“Kesejahteraan rakyat Selandia Baru [Philip Mehrten] apa yang menjadi inti dari situasi ini adalah prioritas kami,” kata pernyataan yang dikirim Kementerian Luar Negeri Selandia Baru kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/3).
(isa/bac)