liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Menkes Buka-bukaan soal Izin Praktik Dokter, 'Setoran' hingga Abuse of Power

Jakarta

Rancangan Undang-Undang Kesehatan masih dibahas di DPR, namun pro dan kontra heboh diperdebatkan sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung soal izin praktek dokter yang rumit. Masih belum jelas berapa pasal UU Kesehatan yang kemudian dihapus, direvisi, atau diganti dengan RUU Omnibus Law, Menkes berkali-kali mengaku belum menerima draf resminya.

Kembali ke soal surat izin dokter, sebelum seorang dokter mendapat izin praktek dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang kemudian dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dia perlu mendapat rekomendasi dari organisasi profesi. Menkes mengatakan, tahapan ini beberapa kali menyulitkan dokter.

“Nomor satu, ada teman-teman yang susah memberi saran kalau misalnya harus bersaing dengan anak-anak orang tua yang memberi saran di sana, saya terima laporannya,” jelas Menkes dalam Forum Komunikasi @ IDI Wil Riau, Minggu (29). /1/2023).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Nomor dua, ada beberapa dokter spesialis, sulit mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke daerah tertentu padahal dokter spesialisnya tidak cukup, karena di sana sangat dijaga,” lanjutnya.

Hal ketiga yang kemudian disinggung oleh Menkes adalah ada beberapa dokter yang merasa tidak nyaman mendapatkan rekomendasi karena harus melakukan ‘deposit’. Dana deposit masuk ke organisasi profesional.

Kesulitan mendapatkan ‘jatah dokter’ juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah. Rumah sakit dan Layanan Kesehatan setempat dikatakan tidak dapat “menyerahkan” terlalu banyak penyalahgunaan kekuasaan karena adanya ancaman.

Menteri Kesehatan secara terbuka menyatakan bahwa informasi tersebut diakhiri dengan permintaan bantuan untuk merahasiakan sumbernya. Ini berarti dia tidak ingin pengakuan tersebut mengancam karir masa depannya.

“Memang benar mereka selalu dekat dengan teguran kalian, tidak menyebut nama saya di mana pun, jadi pelaku pelecehan ini memang melibatkan ancaman, sehingga sulit bagi kami untuk menemukan mereka, seperti kentut, bau, tapi tidak ada yang mengaku. ,” jelasnya.

Masalah Setoran

“Beberapa dokter merasa tidak nyaman, karena jika ingin memberikan rekomendasi harus ada janji dengan orang-orang di atas yang ada di grup, sehingga ada beberapa profesi dokter spesialis yang cukup konsisten. Saya merasa tidak nyaman. Pak, karena kalau saya minta rekomendasi, rekomendasi itu karena saya punya simpanan tertentu, yang naik, nanti akan dibagikan ke kelompok organisasi profesi,” ujarnya.

Tidak jelas apa maksud penarikan dana ‘bertambah’ yang dimaksud Menteri Kesehatan itu. Menteri Kesehatan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara terkait ancaman yang datang ke Dinkes, Menkes mengatakan hal tersebut tentunya menghambat kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD.

“Ada ancaman kami tidak akan memberikan rekomendasi dengan alasan apapun yang dirasa perlu oleh kepala dinas kesehatan dan rumah sakit, mereka diancam sekeras-kerasnya, diboikot, kalau misalnya masih mengikutsertakan dokter sesuai kebutuhan rumah sakit di wilayahnya, itu satu sisi,” lanjutnya.

Menkes menyatakan mendapat pandangan berbeda dari sisi organisasi profesi. Terkait RUU Kesehatan, mereka khawatir jika ada rencana pencabutan rekomendasi izin praktek, berarti tidak ada pengawasan terhadap etika dan kompetensi dokter demi keselamatan nyawa pasien.

“Sekarang melihat ada dua kelompok di mata saya, saya sebagai pemerintah setuju bahwa etika dokter yang datang dijaga, tidak ada perbedaan, hanya apa yang saya katakan tidak boleh dilakukan secara pribadi, satu. dengan satu persetujuan, yang harus dilaksanakan berdasarkan sistem yang terorganisir, terbuka, transparan,” tegas Menkes.

BERIKUTNYA: Proposal Kementerian Kesehatan

Simak video “Dituduh mempersulit izin praktik bagi dokter lulusan luar negeri, apa kata IDI?”
[Gambas:Video 20detik]