Jakarta –
Geger RUU Omnibus Kesehatan, hingga lima ormas menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) Prof Muhammad Nuh mengingatkan, sebaiknya semua pemangku kepentingan berdialog bersama untuk menentukan perubahan atau reformasi terbaik bagi masyarakat.
“Semua bisa didialogkan karena kalau tidak ada kekuatan untuk mengapungkan semuanya, makanya saya kira dialog antara anggota asosiasi dan sebagainya, dengan pembuat kebijakan agar setelah itu bisa diundangkan,” ujarnya saat dihubungi detikcom Minggu (27/11/2022).
“Menentukan yang terbaik bukan hanya untuk dokter, hanya untuk Menkes, yang terbaik untuk bangsa adalah orientasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” lanjutnya.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Prof Nuh menegaskan posisinya bukan mendukung atau menolak. Namun, perubahan UU Kesehatan dianggap perlu setelah puluhan tahun tidak membuahkan hasil yang efektif dari pemerataan tenaga kesehatan dan jumlah dokter dan spesialis.
Ia meminta semua pihak tidak mengedepankan egosentrisme terkait RUU Omnibus Law Kesehatan. Senin (28/11) lalu, lima organisasi profesi termasuk Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan aspirasi penolakannya di depan Gedung DPR RI.
Kementerian Kesehatan RI sebelumnya melarang aksi unjuk rasa damai tersebut karena khawatir pelayanan kesehatan akan terganggu.
“Apapun namanya, asalkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, harus kita dukung. Mau tidak mau. Itu tugas kita. Itu egosentris yang harus dilawan,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ).
“Ayo kita sama-sama, apa yang terbaik untuk pelayanan kesehatan kita agar lebih ‘joss’,” pesannya.
Simak video “Dituduh mempersulit izin praktik bagi dokter lulusan luar negeri, apa kata IDI?”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/kn)