liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah memberikan nama-nama menteri yang patut diganti lewat reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi.

Jakarta, CNNIndonesia

Sekjen PDI-P Halo Kristiyanto mengaku telah memberikan nama menteri yang nantinya perlu diganti pemeriksaan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Hasto tak menyebut nama menteri itu. Dia hanya memastikan kewenangan pergantian menteri ada di tangan Presiden Jokowi.

“Kami sudah memberikan informasi. Ini meresahkan masyarakat, tidak baik kami sampaikan secara terbuka,” kata Hasto di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (25/1).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Hasti menjelaskan, menteri yang kinerjanya buruk perlu diganti. Ia mengatakan, nama menteri yang diajukan kepada Jokowi untuk diganti dilihat PDIP berdasarkan kinerja.

“Tentunya dengan melihat kinerja dan efektifitas reshuffle di sisa masa jabatan ini harus benar-benar ditingkatkan,” kata Hasto.

Ia kemudian meminta masyarakat menunggu keputusan Jokowi. Sedangkan PDIP terus memberikan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

“Sekarang presiden yang mengambil keputusan, karena reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku belum mendapat informasi apapun terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang semakin santer terdengar.

“Perombakan itu kewenangan Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini saya kira koalisi parpol di pemerintahan belum mendapat informasi,” kata Asrul di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (25/1).

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak perlu mendapat persetujuan dari mana pun untuk melakukan reshuffle, termasuk dari partai koalisi pemerintah.

“Jadi, dalam konteks PPP, kita serahkan kepada presiden soal reshuffle,” ujarnya.

(psr/bmw)

[Gambas:Video CNN]