liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Gubernur DKI Jakarta digugat ke pengadilan terkait kebijakan penggusuran dalam Keputusan Nomor 979 Tahun 2022 yang dikeluarkan era kepemimpinan Anies Baswedan.

Jakarta, CNNIndonesia

Gubernur Jakarta dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 27,9 miliar sehubungan dengan Putusan No. 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Perdesaan dan Tata Kemasyarakatan Tingkat II tanggal 11 Oktober 2022.

Keputusan yang ditantang dikeluarkan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat ini posisi tersebut diisi oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

24 warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, surat panggilan tersebut didaftarkan pada Kamis, 12 Januari 2023. Surat panggilan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara: 15/G/2023/PTUN.JKT.

Ada beberapa tuntutan yang tercantum dalam petitum petitum tersebut.

Pertama, PTUN Jakarta diminta memberikan gugatan penggugat secara keseluruhan.

Poin kedua, penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal demi hukum Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang lokasi Penataan Perdesaan dan Kemasyarakatan Tingkat II tertanggal 11 Oktober 2022.

Ketiga, memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut keputusan a quo dan menerbitkan keputusan baru tentang lokasi desa dan perencanaan masyarakat tahap II yang memuat:

Berikut adalah daftar gugatan penggugat:

1. Kewajiban tergugat untuk memberikan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penggugat akibat pengusiran paksa tersebut.

2. Membangun kembali bangunan tempat tinggal penggugat di tempat tinggal aslinya sesuai dengan luas bangunan sebelumnya.

3. Jangka waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pengurusan desa dan/atau proses ganti kerugian bagi penggugat.

“Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai berikut: Rp 27.954.675.000,” kata para penggugat dalam permohonannya.

“Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini,” lanjutnya.

(ryn/bmw)

[Gambas:Video CNN]