Greenpeace menilai persidangan perkara karhutla di tingkat PK itu juga tidak terbuka. MA didesak segera menyerahkan putusan lengkap.


Jakarta, CNNIndonesia

Greenpeace Indonesia menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang membebaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan teman-teman dari keputusan tindakan ilegal yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Kebakaran hutan dan lahan) di Kalimantan Tengah.

Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, keputusan tersebut merupakan potret kelam penegakan hukum lingkungan.

“Gelap sekali,” kata Arie kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (21/11).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Arie yang juga penggugat menganggap proses persidangan kasus karhutla di tingkat PK tidak terbuka. Dia mendesak Mahkamah Agung untuk menyerahkan putusan lengkap kepada para pihak yang berperkara termasuk penggugat.

“Hal terpenting kita [bisa] mendapatkan hasil karena novum [bukti baru] kita harus melihat apakah dia benar-benar signifikan seperti yang diatur dalam Perma atau tidak. Kami belum menerima keputusan resmi,” kata Arie.

“Ini cukup lucu, tiba-tiba PK membatalkan putusan, sedangkan PK soal novum yang bisa mereka hadirkan,” lanjutnya.

Arie mengaku bingung dengan putusan MA tersebut karena dalam sidang di tingkat pertama hingga kasasi penggugat menang dan Jokowi dkk kedapatan melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalteng tahun 2015.

“Kabar terakhir, memori PK Agustus tiba-tiba ada hasilnya, ini ajaib,” ujarnya.

Diketahui, Jokowi dkk telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK atas putusan melawan hukum dalam kasus karhutla pada 3 Agustus 2022 dan terdaftar dengan nomor perkara: 980 PK/PDT/2022.

Dalam putusannya, MA membebaskan Jokowi dkk dari putusan perbuatan melawan hukum yang diputuskan di tingkat pertama, kasasi dan kasasi.

“Putusan Peninjauan Kembali pada dasarnya menyatakan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon dan membatalkan Putusan Judex Juris,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.

Perkara tersebut disidangkan oleh hakim ketua majelis Zahrul Rabain bersama hakim anggota Ibrahim dan Muh Yunus Wahab.

Putusan itu dijatuhkan pada Kamis, 3 November 2022 dan dimuat di situs web panitera MA.

Sebagai informasi, gugatan ini datang dari kelompok masyarakat yang menggugat negara terkait kasus karhutla. Para penggugat antara lain Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin dan Mariaty.

Salah satu tuntutannya adalah meminta pemerintah mengeluarkan peraturan operasional untuk menjaga lingkungan dan menyediakan fasilitas pelayanan dan perawatan masyarakat.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]