liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Faisal Basri mengkritik konsep hilirisasi mineral mentah ala Presiden Jokowi karena hanya menguntungkan industri di China.

Jakarta, CNN Indonesia

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik konsep tersebut hilir mineral mentah seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi tidak penting dan hanya menguntungkan Cina.

Dia sependapat bahwa hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia, namun hilirisasi Jokowi justru mendukung industrialisasi di China.

“Cek-jual, potong-jual, rake-sell, nilai tambahnya kecil, tapi solusinya hilir mudik. Hilir mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel,” kata Faisal dalam Catatan Ekonomi Awal 2023 INDEF, Kamis ( 5/1 ).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Ke depan, Jokowi juga akan hilirisasi timah dan batu bara. Padahal, kata Faisal, Indonesia tidak mengekspor timah melainkan ingot yang merupakan produk turunannya.

“Kemudian batu bara hilir akan digunakan sebagai DME (Dimethyl Ether). Jadi tidak masalah menciptakan sewa itu,” tambahnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF M. Fadhil Hasan juga mempertanyakan sistem hilirisasi yang diusung Presiden Jokowi. Menurut dia, tindakan Indonesia melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri salah.

Ia setuju dengan konsep hilirisasi menambah nilai bahan mentah, tapi solusinya bukan dengan melarang ekspor. Fadhil menilai skema tarif ekspor lebih cocok digunakan.

“Benar hilirisasi yang kita lakukan sekarang, apalagi akhir-akhir ini seperti nikel, alumunium, bauksit. (Tapi) salah kalau dilarang,” ujarnya.

Menurut Fadhil, sebenarnya negara-negara yang menggugat larangan ekspor bahan mentah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak keberatan Indonesia melanjutkan hilirisasi.

Satu-satunya cara bukan dengan melarang, tapi memberlakukan tarif ekspor yang berbeda untuk bahan mentah dan produk olahan.

“Padahal kita alami tahun 2013 untuk komoditas kelapa sawit, pemberlakuan pajak ekspor untuk MSM dan persoalannya berbeda,” usul Fadhil.

Menurutnya, jika kebijakan tarif diterapkan, industri dalam negeri tetap bisa melakukan proses hilirisasi tanpa melanggar aturan WTO. Sebab, larangan ekspor itu melanggar aturan perdagangan internasional.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan pemerintah ini kemudian digugat ke WTO. Akhir Desember 2022, Jokowi kembali melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023.

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulangi mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi di Istana. . Istana, Rabu (21/12/2022).

Menurutnya, larangan ekspor bauksit dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai berlaku Januari 2020 yang sangat menguntungkan perekonomian dalam negeri.

Jokowi mengatakan, sebelum larangan ekspor nikel mentah diberlakukan, nilai perdagangan yang dicapai Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US$1,1 miliar. Setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan baku ini melonjak 19 kali lipat menjadi US$20,9 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)