liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan usai mencopot Dedi Dermawan sebagai Ketua Karang Taruna Sumut.

Jakarta, CNNIndonesia

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan itu bermula dari pencopotan Dedi Dermawan sebagai Ketua Karang Taruna Sumut.

Objek sengketa dalam gugatan adalah Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 187.44/134/KPTS/2019 tentang Karang Taruna Sumut Masa Bakti 2018-2023, November 30, 2022.

Gugatan didaftarkan pada 9 Januari 2023 dengan nomor pendaftaran PTUN. MDN-012023VUB. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjadi tergugat. Sedangkan Dedi Darmawan sebagai penggugat.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Kami telah mengajukan gugatan ke PTUN Medan atas Surat Keputusan Gubernur Sumut yang diterbitkan pada 30 November 2022, terkait kepengurusan Karang Taruna periode 2018-2023,” kata Dedi Dermawan selaku penggugat, Senin (9/1 ). .

Dedi mengaku sangat kesal dengan tindakan Gubernur Sumut yang mengeluarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022.

“Selama ini Gubernur dilihat sebagai pembina, terlalu cepat mengambil keputusan. Kami ingin menjelaskan kepada Gubernur Sumut dan masyarakat serta rekan-rekan aktivis dan Karang Taruna di Sumut, dan Karang Taruna seluruh Indonesia bahwa Karang Taruna dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Hukum dan HAM Karang Taruna Sumut, M Rusli mengatakan, suksesi kepengurusan Karang Taruna Sumut harus mengikuti AD/ART.

“Gugatan ini berawal dari surat sanggahan, dikirim ke Gubernur Sumut tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Jadi sebagai warga kami menggugat,” kata kuasa hukum Dedi Dermawan, M. Rusli.

Tegasnya, pergantian pengurus Karang Taruna harus sesuai dengan aturan yang salah satunya diterapkan oleh Himpunan Karya. Namun tiba-tiba Gubernur Sumut mengeluarkan SK tersebut.

“Mengapa Gubernur Sumut bisa mengeluarkan SK? Inilah poin yang dilanggar oleh Gubernur Sumut dengan menggunakan Permensos yang lama. Apalagi yang ditunjuk sebagai pengurus bukan kader Karang Taruna. Untuk diangkat menjadi pengurus harus sudah menjadi pengurus Karang Taruna setingkat minimal 1 periode,” ujarnya lagi.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/969/KPTS/2022 tanggal 30 November 2022, Edy Rahmayadi menggantikan Dedi Dermawan sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan mengangkat Samsir Pohan dan Nurul Yakin Sitorus sebagai Plt Ketua dan Sekretaris. Karang Taruna Sumut masa bakti 2018-2023.

(fnr/ugo)

[Gambas:Video CNN]