liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaan SJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar.

Jakarta, CNNIndonesia

Pejabat tertinggi Eksklusif Air Sriwijaya Ardhana Sitompul mengungkapkan ada 27 ahli waris korban kecelakaan SJ 182 yang menolak menerima ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan, pihaknya telah memberikan ganti rugi sebesar Rp 1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Kewajiban Angkutan Udara ditambah Rp 250 juta untuk setiap ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi ‘preman’ yang mempersulit mendapatkan ganti rugi. Ardhana menegaskan, tidak ada syarat ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat pihak manapun jika menginginkan ganti rugi cair.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Tidak, bukan begitu, benar, bukan begitu (pernyataan tidak menuntut pihak manapun), yang benar adalah ketentuan dimana pihak asuransi mensyaratkan bahwa jika yang bersangkutan telah menerima ganti rugi, dia tidak bisa menunjukkannya. lagi. untuk permohonan ganti rugi selanjutnya,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).

Dengan begitu, ahli waris yang telah menerima ganti rugi tidak dapat melakukan tuntutan lebih lanjut di kemudian hari. Ardhana menegaskan, kompensasi itu hanya berlaku satu kali.

27 kerabat korban SJ 182 tidak setuju dengan aturan ini. Dia menegaskan tidak mengambil Rp 1,5 miliar karena masih menggugat Boeing di Amerika Serikat (AS).

“Kalau mereka menandatangani syarat, mereka khawatir gugatan di AS tidak bisa dipenuhi. Nah itu masalahnya. Mengapa mereka tidak bersedia karena pengacaranya yakin jika mengajukan gugatan di AS akan mendapat lebih dari Rp 1,25 miliar, mungkin Rp 5 miliar kali,” jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Perhubungan, sekitar 3 hingga 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika dikatakan ada syarat yang menyulitkan ahli waris.

“Bukannya kami tidak memberikan, tapi mereka sendiri yang tidak mau. Karena khawatir jika mereka menandatanganinya, kemungkinan gugatan mereka di AS akan berdampak,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus langsung menyampaikan dugaan praktik preman itu kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus menerima beberapa pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lazarus meminta agar masalah itu segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi agar perusahaan asuransi tidak mengatur negara.

“Korban ini sudah meninggal dunia, keluarganya hanya berharap yang berwajib akan menggantikannya. Haknya menggugat pihak manapun adalah haknya. Tapi kalau dipaksa tidak menggugat pihak manapun kemudian dibayar, ini sama saja main-main. preman. Kerja Preman ini bukan karya negara. Saya keberatan Pak Menteri,” ujarnya.

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Kewajiban Angkutan Udara tidak diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak menggugat pihak manapun jika ingin menerima ganti rugi.

Budi tidak menanggapi secara langsung informasi yang disampaikan Lazarus dalam pertemuan itu. Meski demikian, Menkominfo tidak keberatan dengan tuntutan percepatan penyaluran santunan kepada korban yang ditegaskan DPR.

“Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat terserah negara karena kita dikuasai oleh negara. Aturan ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita yang ada di sini. Jadi tidak perlu ada persyaratan tambahan,” kata Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dalam rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021. Pesawat yang membawa 62 orang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah lepas landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang di pesawat itu tewas. Kementerian Perhubungan sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air akan dikenakan sanksi jika tidak membayar hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Dirjen Kementerian Perhubungan dapat mengenakan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Kemudian, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif berupa teguran tertulis tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, pemerintah dapat membekukan izin usaha angkutan udara niaga selama 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

[Gambas:Video CNN]