liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Pemda NTT menyatakan biaya Rp3,75 juta dari wisatawan bukan tarif masuk melainkan kontribusi untuk kelestarian TN Komodo.


Jakarta, CNNIndonesia

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut butuh biaya Rp 3,75 juta untuk taman nasional tersebut Naga Komodo yang hangat diperbincangkan dan mendapat keberatan dari berbagai pihak sejak pertengahan tahun ini tidak dipungut biaya masuk.

“Perlu kami sampaikan bahwa pembayaran sebesar Rp 3,75 juta itu bukan biaya masuk melainkan kontribusi dari wisatawan dalam menjaga konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur Zet Sony Libing di Kupang, Sabtu (26/11), dilansir antara.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Pernyataan tersebut berbeda dengan keputusan Pemda NTT sebelumnya yang menyebutkan bahwa tarif masuk bagi wisatawan Taman Nasional Komodo adalah Rp 3,75 juta.

Ia mengatakan, pembayaran tersebut merupakan kontribusi wisatawan terhadap kelestarian Komodo dan ekosistemnya. Pengenaan iuran ini akan berlaku mulai 1 Januari 2023 setelah sebelumnya ingin dilaksanakan pada Agustus 2022.

“Pemerintah Daerah NTT tetap memberlakukan kewajiban bagi wisatawan untuk menyumbang Rp 3,75 juta per orang,” kata Zet.

Menurutnya, pemerintah NTT tidak pernah menyebut Rp 3,75 juta sebagai biaya masuk.

Sebelumnya Pemda NTT diingatkan untuk meninjau kembali Pergub NTT No. 85 Tahun 2022. Kajian tersebut disampaikan melalui surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: S312/MENLHK/KSDA/KSA.3/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani Menteri Siti Nurbaya.

Peraturan gubernur menyebutkan, wisatawan yang belum memberikan donasi tidak diperbolehkan mengunjungi Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan sekitarnya seluas 712,12 hektar.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena wisatawan memiliki kebebasan untuk menggunakan atau mengakses kawasan KPA asalkan membayar tiket PNBP yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak ada satu pun produk hukum yang mewajibkan masyarakat untuk memberikan kontribusi, terutama melarang masyarakat untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rekreasi alam. jika mereka melakukannya. tidak menyusun atau mengikuti rekomendasi sumbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur. .

(biaya)

[Gambas:Video CNN]