liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dibanjiri komen netizen yang simpati hingga nyinyir atas pembangunan masjid Rp1 T dari dana APBD di saat warga masih banyak masalah.

Jakarta, CNN Indonesia

Pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa barat panen pujian untuk cemoohan netizen. Apa alasannya?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) meresmikan Masjidil Haram Al Jabbar, Bandung, Jumat (30/12).

“Alhamdulillah, hari ini Masjidil Haram Al-Jabbar resmi dapat digunakan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Semoga kehadirannya membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua,” kata RK di akun Twitternya, Jumat (30/12).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

[Gambas:Twitter]

Peresmian rumah ibadah senilai Rp 1 triliun memicu pro dan kontra di dunia maya, apalagi setelah menuai kritik dari akun @ousandjing.

Akun tersebut menganggap pembangunan masjid sebagai amalan yang mulia, meski tidak tepat menggunakan APBD. Menurutnya, wajib pajak terdiri dari berbagai latar belakang, dan kontrak serta niat pajak bukan untuk wakaf.

“Penggunaan dana negara merupakan kesepakatan bersama, dibicarakan dalam musyawarah bersama masyarakat dalam forum Musrenbang,” jawab pria yang akrab disapa Kang Emil itu, Rabu (4/1).

“Masjid, gereja, klenteng semua bisa dibiayai negara asal disetujui eksekutif dan legislatif. Masjid Istiqlal dibiayai 7 miliar rupiah pada tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas Kristen, APBD provinsi Itu dialokasikan untuk gereja. Di Provinsi Bali, APBD provinsi digunakan untuk membangun pura tempat ibadah,” imbuhnya.

Meski begitu, polemik semakin panas. Beberapa netizen setuju dengan @ousandjing bahkan dengan nada sarkastik.

“Dengan membangun masjid yang megah, maka semua permasalahan Jawa Barat akan teratasi, tinggal digunakan untuk banyak beribadah,” kata @sar_mbit, Kamis (5/1).

[Gambas:Twitter]

Oleh karena itu, akun @anemsongo menganggap pembangunan masjid tersebut sudah benar.

“Sebaik-baiknya membangun masjid, untuk mendapatkan surga. Jangan memikirkan pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Ibadah dan doa adalah jawaban dari segalanya,” ujarnya.

[Gambas:Twitter]

“Tidak salah, dengan membangun masjid semua permasalahan di Bandung bisa teratasi dengan rajin berdoa dan berdzikir,” ujar @akutori_.

[Gambas:Twitter]

Netizen @hollandia_yona berpendapat bahwa menempatkan pembangunan rumah ibadah di atas kesejahteraan rakyat adalah hal yang wajar di negara yang menganut agama konservatif.

“Di negara yang konservatif secara agama, pembangunan rumah ibadah lebih diprioritaskan daripada pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, angkutan umum, peningkatan sumber daya manusia, subsidi pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya.”

[Gambas:Twitter]

Sementara akun @apdwiky mencuit bahwa pembangunan masjid “tidak salah sebenarnya, ada yang lebih penting kenapa tidak diprioritaskan, Bandung sangat membutuhkan angkutan umum yang kemacetan lalu lintasnya sudah parah,” ujarnya. .

[Gambas:Twitter]

Akun @fmanshurudin juga mengolok-olok tweet lama RK yang menyatakan bahwa “Kota yang baik adalah kota yang mengutamakan angkutan umum. Bukan sebaliknya.”

[Gambas:Twitter]

Netizen lain juga menyoroti masalah banjir yang kerap terjadi di kawasan Gedebage yang masih satu kawasan dengan masjid Al Jabbar.

“Saat ini sering terjadi banjir bandang di Gedebage. Bisa dibayangkan jika dana 1T digunakan untuk pengendalian banjir di sekitar Gedebage? Mungkin jika musim hujan, warga sekitar akan tenang ditambah pengguna jalan yang melintas di sana,” ujarnya.

[Gambas:Twitter]

Anggaran Daerah Jawa Barat

Di sisi lain, akun @Afghanie89 menyatakan bahwa penolakan pembangunan seharusnya dilakukan sejak 2017 saat masjid baru mulai dibangun.

“Yang tidak setuju lalu bilang SALAH. Harusnya dari awal pembangunan Woy 2017 tahun lalu,” ujarnya.

[Gambas:Twitter]

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Raadiansyah menilai, tindakan Ridwan Kamil membangun Masjid Raya Al Jabbar menggunakan APBD Rp 1 triliun memang bisa dibenarkan meski tidak terlalu akurat.

“Jadi pembangunan (Masjid Al Jabbar) tidak dilarang bagi saya, masjid boleh dibangun, hanya saja APBD itu stimulus saja. Jadi tidak. Semuanya murni dari APBD. Jadi, ada kerancuan dalam pembangunan masjid Al Jabbar dianggarkan penuh,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Menurutnya, anggaran yang besar itu bisa digunakan lebih bijak untuk pembangunan lain seperti jalan dan angkutan umum.

Hal ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Bupati/Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Mendirikan Rumah Ibadah.

Trubus juga menyoroti peran DPRD Jabar yang dengan mudah menyetujui usulan APBD Rp 1 triliun untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.

Sementara netizen lainnya mencoba berpikir positif sambil melihat peluang ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan masjid Al Jabbar.

“Tapi mungkin kalian tahu tujuannya karena banyak yang suka wisata religi, apalagi ibu-ibu yang suka ziarah masjid besar, ada warung yang diberikan UMKM untuk memutar roda ekonomi, semoga itu tujuannya,” cuit @suhatt. .

[Gambas:Twitter]

(lom/arh)